20 Agustus 2022
23 Oktober 2021
Sejarah Hari Santri
Setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Hal ini berawal dari usulan masyarakat pesantren sebagai momentum untuk mengingat, mengenang, dan meneladani kaum santri yang telah berjuang menegakkan kemerdekaan Indonesia.
Usulan tersebut pada mulanya menuai polemik, banyak yang setuju, ada pula yang menolaknya. Beragam alasan penolakan muncul, mulai dari kekhawatiran polarisasi, hingga ketakutan akan adanya perpecahan karena ketiadaan pengakuan bagi selain santri. Namun, Presiden Joko Widodo pada akhirnya memutuskan untuk menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Hal itu dilakukan melalui penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri pada 15 Oktober 2015 silam.
Keputusan presiden tersebut didasari tiga pertimbangan. Pertama, ulama dan santri pondok pesantren memiliki peran besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengisi kemerdekaan.
Kedua, keputusan tersebut diambil untuk mengenang, meneladani, dan melanjutkan peran ulama dan santri dalam membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa, perlu ditetapkan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober.
Ketiga, tanggal 22 Oktober tersebut diperingati merujuk pada ditetapkannya seruan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 oleh para santri dan ulama pondok pesantren dari berbagai penjuru Indonesia yang mewajibkan setiap muslim untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah Hal ini sejalan dengan tiga alasan pentingnya penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri yang disampaikan Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Ghofar Rozin. Ia menjelaskan bahwa tanggal tersebut mengingatkan pada Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, sebuah ketetapan yang menggerakkan massa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
“Pertama, Hari Santri Nasional pada 22 Oktober, menjadi ingatan sejarah tentang Resolusi Jihad KH Hasyim Asy’ari. Ini peristiwa penting yang menggerakkan santri, pemuda dan masyarakat untuk bergerak bersama, berjuang melawan pasukan kolonial, yang puncaknya pada 10 Nopember 1945,” ungkap Gus Rozien sebagaimana dilansir NU Online pada 19 September 2015.
Kedua, lanjutnya, jaringan santri telah terbukti konsisten menjaga perdamaian dan keseimbangan. Perjuangan para kiai jelas menjadi catatan sejarah yang strategis, bahkan sejak kesepakatan tentang darul islam (wilayah Islam) pada Muktamar Ke-11 NU di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
“Sepuluh tahun berdirinya NU dan sembilan tahun sebelum kemerdekaan, kiai-santri sudah sadar pentingnya konsep negara yang memberi ruang bagi berbagai macam kelompok agar dapat hidup bersama. Ini konsep yang luar biasa,” tegas Pengasuh Pondok Pesantren Kajen, Pati, Jawa Tengah itu.
Berikutnya, ia menjelaskan bahwa pentingnya 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri karena kelompok santri dan kiai-kiai terbukti mengawal kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Para kiai dan santri selaluh berada di garda depan untuk mengawal NKRI, memperjuangan Pancasila. Pada Muktamar NU di Situbondo, 1984, jelas sekali tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa NKRI sebagai bentuk final, harga mati yang tidak bisa dikompromikan,” jelas Gus Rozin. Dengan demikian, Gus Rozin menambahkan, Hari Santri bukan lagi sebagai usulan ataupun permintaan dari kelompok pesantren.
“Ini wujud dari hak negara dan pemimpin bangsa, memberikan penghormatan kepada sejarah pesantren, sejarah perjuangan para kiai dan santri. Kontribusi pesantren kepada negara ini, sudah tidak terhitung lagi,” tegas Rozin.
Pada mulanya, Hari Santri diusulkan oleh ratusan santri Pondok Pesantren Babussalam, Desa Banjarejo, Malang, Jawa Timur, Jumat, (27/6/2014), saat menerima kunjungan Joko Widodo sebagai calon presiden. Pada kesempatan tersebut, Jokowi menandatangani komitmennya untuk menjadikan tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri. Ia pun menegaskan akan memperjuangkannya. Namun, pada perkembangannya, PBNU mengusulkan agar 22 Oktober yang ditetapkan sebagai Hari Santri, bukan 1 Muharram. Hal itu dilatari peristiwa sejarah Resolusi Jihad. Di usia yang baru menginjak dua bulan merdeka, Indonesia kembali diserang oleh Sekutu yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Demi mempertahankannya, Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad.
Dikutip dari Fatwa dan Resolusi Jihad karya KH Ng Agus Sunyoto, fatwa tersebut berisi tiga poin penting, yakni sebagai berikut.
1. Hukum memerangi orang kafir yang merintangi kepada kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardhu ain bagi tiap-tiap orang Islam yang mungkin, meskipun bagi orang fakir.
2. Hukum orang yang meninggal dalam peperangan melawan musuh (NICA) serta komplotan-komplotannya adalah mati syahid.
3. Hukum untuk orang yang memecah persatuan kita sekarang ini, wajib dibunuh.
Syakir NF, Jurnalis NU Online
Red: Seluruh konten (kecuali foto ilustrasi) dikutip dari web NU Online pada laman:
https://nu.or.id/fragmen/sejarah-hari-santri-XE9hw?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
2 Oktober 2021
Menjadi Santri Adalah Anugerah
Santri adalah pembelajar yang komplet. Dalam proses belajar, mereka mendapatkan paket pembelajaran lengkap: pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan kecakapan dalam kehidupan harian (psikomotorik).
16 Agustus 2021
Menyikapi Gelar “Episentrum Covid-19”
Di puncak masa pagebluk, raungan sirene ambulans
pernah sahut-sahutan dalam beberapa hari beberapa malam. Antara bunyi yang
melandai dan panjang–sebagai pertanda yang dibawa adalah jenazah–dengan suara
nyaring bertempo cepat menandakan pasien kritis, suasana mencekam meliputi
kota-kota besar di Indonesia, terutama daerah-daerah satelit Jakarta.
Kondisi darurat ber-aura kematian bagai sebuah himne
yang dinyanyikan serempak. Pemandangan di rumah-rumah sakit hampir serupa dan sungguh
menggetarkan jiwa. Tenda-tenda peleton didirikan di halaman depan unit gawat
darurat. Mereka yang menderita demam tinggi, napas sesak, dan paru-paru berstatus
malfungsi, telantar di selasar-selasar.
Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) atau pandemi
Covid-19 tampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Bahkan, negeri kita
tercinta sempat dijuluki "Episentrum Covid-19 Dunia" oleh beberapa
media mainstream dunia (The New York Times, The Pandemic Has a New
Epicenter: Indonesia, 17 Juli 2021).
Meski dibantah oleh Satgas Penanganan COVID-19 (news.detik.com,
cnnindonesia.com, 20 Juli 2021) yang menyatakan bahwa World Health
Organization (WHO) tidak pernah menggolongkan sebuah negara menjadi episentrum
penyebaran Covid-19, kabar tersebut tetap menyesakkan. Karena selain
diberitakan oleh berbagai media asing kredibel semisal CNN, Bloomberg, Nikkei
Asia, dan ABC News, juga karena kabar tersebut datang di saat penerapan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Berita tentang episentrum Covid-19 itu seperti
mengolok-olok ikhtiar kita menangani pandemi. Di kala pemerintah masih
berjibaku dengan segala kebijakan dan penerapannya. Sementara masyarakat juga
terus berjuang demi hidup dan kehidupan mereka.
Tentu saja media-media yang telah disebutkan di atas
tidak menurunkan laporan secara asal. Ada mekanisme kerja jurnalistik yang
telah mereka anut dalam waktu lama dan berbuah sejumlah reputasi. Singkatnya, laporan-laporan
mengenai Indonesia sebagai episentrum Covid-19 layak dipercaya. Lantas,
bagaimana sebaiknya kita, Pemerintah khususnya, menyikapi hal tersebut?
Yang pertama bisa dilakukan adalah tetap berpikir
positif. Selain kampanye tentang pentingnya pola hidup sehat, perlu juga
digencarkan mengenai peran pikiran-pikiran positif selama masa pandemi ini.
“Pikiran positif dapat memancing keluarnya hormon
yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya dopamin dan
serotonin,” terang Mulia Sari Dewi, M. Si, Dosen Tetap dan Ketua Pusat Layanan
Psikologi Fakultas Psikologi (Fpsi) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah, Jakarta (rdk.fidkom.uinjkt.ac.id, 22 Desember 2020).
Daya tahan tubuh menjadi kata kunci populer di masa
pandemi. Bila lemah maka akan rentan tertular dan menulari orang-orang yang
juga berimun lemah, pun akan berdampak medis yang tak bisa dianggap sepele.
Sebaliknya bila kuat, meski tertular, pada kondisi tertentu virus akan mati dengan
sendirinya. Setidaknya, demikianlah konklusi paling sederhana kebanyakan kita.
Kedua, Pemerintah perlu terus kreatif menemukan
formulasi yang pas antara kebijakan dan eksekusinya di lapangan. Terlepas dari
berbagai perdebatan mengenai perlu tidaknya lockdown, kita dapat maklumi
kebijakan PPKM merupakan kebijakan “jalan tengah” yang cukup adaptif.
Di satu sisi pembatasan mobilitas warga diklaim mampu
memperlambat laju penyebaran Covid-19. Ambil contoh DKI Jakarta. Setelah
melewati beberapa level PPKM, kasus Covid-19 cenderung melandai, di mana puncak
kasus aktif terjadi pada periode 16 Juli 2021 yang mencapai 100 ribu lebih
kasus. Sementara saat ini di kisaran 10 ribuan kasus (jakarta.tribunnews.com,
8 Agustus 2021).
Akan tetapi di sisi yang lain, kebijakan PPKM
dianggap berdampak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Beban
pelaku UMKM berpotensi bertambah dengan adanya perpanjangan PPKM level 4 ini.
Ditakutkan semakin banyak sektor UMKM yang gulung tikar atau alih
profesi," ujar Hempri Suyatna, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan
(Pustek) UGM (bisnis.tempo.co, 4 Agustus 2021).
Hal ketiga yang bisa dilakukan untuk menyikapi gelar
“Episentrum Covid-19” berkaitan dengan upaya menekan laju penyebaran Covid-19
itu sendiri, yakni, Pemerintah musti mempertegas pengawasan dan sanksi
penerapan protokol kesehatan.
“Ketegasan akan mengurangi atau mencegah lonjakan
jumlah kasus Covid-19 di daerah,” terang Profesor Doktor Hartono, Akademisi di
Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, seperti dikutip dari laman www.voaindonesia.com.
Prof. Hartono juga setuju sekiranya pejabat di daerah melakukan sweeping
masker dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan.
Terakhir, menjadikan masa pandemi ini sebagai
momentum untuk mulai memperbaiki banyak hal: sarana-prasarana kesehatan, penentuan
kebijakan dengan skala prioritas yang tepat, dan mencipta kultur baru yang
lebih menghargai arti penting pola hidup sehat.
Bila mau jujur, selama masa pandemi, kita tampak
gagap menyikapi bencana ini. Memang benar siapapun tidak ada yang siap. Tetapi
setidaknya, jangan biarkan ketidaksiapan itu berlangsung lama. Sebagai contoh
adalah tren kenaikan angka positif di negeri ini yang justru terjadi di saat
tren negara lain sedang turun. Maka sesungguhnya tidaklah mengherankan bila
kemudian kita diberi gelar “Episentrum Covid-19 Dunia”.
Mari lepaskan segala perdebatan mengenai hal-hal tak
esensial seputar Covid-19 ini semisal politisasi pandemi demi elektabilitas dan
teori konspirasi elit global. Ribuan nyawa melayang dalam tempo dan kondisi tak
alami. Itu saja seharusnya sudah cukup buat kita untuk, misalnya, menetapkan
masa pendemi ini sebagai titik balik. Bila selama ini kehidupan berbangsa dan
bernegara kita begini-begini saja, belum mampu melesat secara fenomenal ke jajaran
elit dunia padahal segenap potensi untuk meraih itu semua kita miliki, maka inilah
momentum perubahan itu.
Misalnya, inilah titik balik untuk mulai menumbuhkan
kultur sebagai bangsa besar yang berperadaban dinamis, berpikiran terbuka, yang
mampu mendisiplinkan diri sendiri dalam segala hal –lebih disiplin dari orang
Singapura– yang sepatutnya bangga dengan segenap potensi yang dimiliki. Elok
rasanya melihat sesama kita malu dan takut bila keluar rumah tidak mengenakan
masker. Bukan takut PPKM, tetapi karena sadar percikan air liur dapat menjadi
media penularan virus.
Sudah kadung masyarakat dipaksa patuh pada sesuatu semisal
protokol kesehatan via PSBB atau PPKM, maka sekalian saja diterapkan pula
peraturan serupa untuk memaksa orang agar malu memberi atau menerima pungli,
korupsi-kolusi-nepotisme, membuang sampah sembarangan, parkir liar, membunyikan
klakson panjang padahal traffic light baru menyala hijau. (*)
12 Agustus 2021
"Izrail" - Sebuah Cerita Pendek
Siapakah gerangan tamu yang datang di malam buta begini. Pastilah ia membawa kabar genting, atau hajat yang tak boleh ditunda lagi. Ah… kubuka saja lah dulu pintu depan rumahku. Ketukan itu sinyal bahwa si tamu tak kuasa lagi menunggu.
Kuputar anak kunci. Kuturunkan gagang pintu. Masih ada bunyi ketukan.
*****
Pagi ini udara terasa lebih dingin. Seolah ada hembusan angin lembah. Pelan dan sangat halus. Dingin yang merata, di dalam juga di luar rumah. Entah kenapa ada keinginan untuk menunda semua agenda, dan menikmatinya sebelum ia direnggut rencana-rencana.
Sayang beberapa hal musti rampung hari ini juga, dan itu memerlukan persiapan sedari pagi ini.
Hari ini ada tiga rekan kerja yang akan menghadapku: pintu terakhir yang menentukan terkabul atau tidaknya hajat mereka. Satu mengajukan cuti tahunan, dua lainnya ingin meminjam uang: yang satu untuk biaya awal anak masuk sekolah, satunya lagi untuk biaya persalinan sang istri.
Atas nama tugas dan efisiensi, sering aku memupus harapan mereka yang ingin meluangkan waktu bersama keluarga, membuyarkan niat untuk membahagiakan pasangan dengan kado istimewa, dan bahkan merenggut hidup seorang bocah. Oleh sebab itu aku sempat dijuluki "si sadis": orang yang tak pernah berempati, tak mau peduli, tak menyisakan sedikit pun ruang kemanusiaan, atau minimal pertemanan. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Titik.
Rekan pertama sudah di hadapanku. Dia memulai percakapan dengan cerita betapa ia sangat rindu pada kedua orang tuanya.
Rekan kedua tak lama kemudian menyusul. Membuka obrolan dengan mengeluh kalau anaknya yang keempat sudah semakin besar. Sebentar lagi meneruskan sekolah ke jenjang lebih tinggi.
Dan, orang ketiga pun masuk. Dia tak mengeluhi apa-apa, hanya berujar pelan sambil garuk-garuk kepala, "Seminggu lagi istri saya melahirkan."
Sosok suara yang seolah memanggil-manggil di kejauhan itu terasa bertambah nyata. Ia seperti sedang mengawasi. Berkali-kali hadir di benakku dengan lintasan-lintasan peristiwa dan semua kenangan di dalamnya.
Dan setelahnya, kuhela napas dalam-dalam dan kuhembuskan perlahan. Kepada mereka masing-masing aku sampaikan hal yang sama. "Saya menyetujui pengajuan Saudara. Manfaatkan baik-baik sesuai keperluan."
Kali ini, entah kenapa aku tak ingin berdebat. Menguji alasan-alasan mereka sebagaimana biasa. Benakku masih meraba-raba rasa yang hadir pagi tadi. Saat hawa dingin mirip angin lembah nan halus lembut itu terus menjalari tepian hati.
Ketika mendengarkan cerita rekan pertama aku teringat Ibu. Satu-satunya orang tua yang kukenal, yang harus kutinggalkan demi hidup yang lebih nyaman.
*****
Di salah satu kursi, seperti ada seseorang. Tampaknya laki-laki. Berjubah putih. Berjanggut tipis. Ia seperti keluar dari bumi; tiba-tiba saja ada di kursi. Aku kaget. Napas di tenggorokanku seolah tinggal satu.
Antara aku yang tertegun penuh tanya, dan sosok lelaki berjubah putih, ada satu perasaan dingin dan hampa, yang aku tak tahu apa namanya. Belum pernah sekalipun kualami perasaan ini. Terlebih ketika kami beradu mata.
Tiba-tiba sekelilingku dipenuhi cahaya putih dan terang. Seolah hanya ada aku. Indah. Hatiku tenteram. Merasa luas dan ringan. Tidak ada bekas kesal atau dendam. Aku sudah memaafkan diriku dan semua orang. (*)



